Saat Sisi Gelap Demokrasi Lebih Mendominasi

Seringkali saya melihat di Quora, banyak orang-orang barat terutama dari mereka yang menganut sistem demokrasi di negara mereka, membuat pertanyaan yang memojokkan Singapura. Lho ada apa? Pertanyaan memojokkan yang bagaimana atau seperti apa?

Banyak para penganut berat sistem demokrasi yang mempertanyakan tentang kebebasan berpendapat di Singapura. Para penganut demokrasi tersebut menganggap ekspresi warga Singapura dikekang oleh pemegang kekuasaan sehingga aspirasi masyarakat begitu dikontrol dan sangat terbatas.

Mungkin bagi orang yang tidak mengenal Singapura, hal itu sangatlah menakutkan karena mereka hampir-hampir menyamakan Singapura dengan Korea Utara dalam konteks kebebasan menyampaikan pendapat warga negaranya.

Hal ini dipatahkan oleh salah seorang netizen Singapura dengan jawaban yang begitu menohok, yang jika diterjemahkan kira-kira seperti ini.

Sebenarnya tidak ada pelarangan berpendapat di Singapura. Namun yang diatur adalah mengenai bagaimana cara menyampaikan pendapat tersebut.

Saya terketuk sekali. Dan ini benar. Bahkan sangat benar.

• Saat seluruh bahan menuju adonan

Demokrasi itu sendiri secara literal adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Artinya, rakyat memiliki andil besar dalam membangun negara ini, menyampaikan usulan-usulan yang mungkin akan bermuara kepada kebijakan tertentu.

Pertanyaannya, rakyat yang mana yang berhak menyampaikan aspirasi tersebut? Seluruh rakyat tentu saja, tanpa kecuali.

Sisi baik dari sistem demokrasi ini adalah, setiap siapa pun yang diberi amanat untuk menjabat dan memberi wewenang semuanya adalah cerminan dari rakyatnya. Sesuai slogan, “Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat“. Yang artinya, semua pejabat yang mengatur negeri ini, dulunya adalah rakyat.

Sehingga, demokrasi ini melahirkan jargon, “Pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya.”

Misalnya, mengapa suatu negara demokrasi banyak sekali pejabat korup? Tentu saja karena dulunya saat pejabat tersebut masih menjadi rakyat memang sudah terbiasa dengan korupsi, bersama sebagian besar rakyat lainnya.

Korupsi di sini tentu saja bukan maling uang, melainkan peraturan-peraturan yang dikorup atau dilanggar.

Jika di suatu negara, rakyatnya banyak yang sudah terbiasa dengan budaya korup seperti melanggar lampu dan rambu lalu lintas, sikut-sikutan, berlomba-lomba meninggikan gengsi, kualitas kerja yang buruk serta mencuri-curi waktu untuk santai, bagaimana dengan perilaku rakyat yang seperti itu akan membuahkan pemimpin yang amanah?

• Saat adonan dibuat tanpa saringan

Baiklah, kembali kepada perihal penyampaian pendapat atau aspirasi masyarakat dan hubungannya dengan demokrasi. Terlihat merupakan suatu hal yang sudah seharusnya bukan ketika rakyat punya andil dalam menyampaikan uneg-uneg ke pemegang amanat?

Namun perihal penyampaian pendapat ini ternyata tidak sebaik yang dipikirkan. Bahkan sesuatu yang buruk, atau sangat buruk bisa saja terjadi dari penyampaian aspirasi ini.

Lho, bagaimana bisa?

Seperti yang telah saya tuliskan di bagian sebelumnya, bahwa yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat adalah seluruh lapiasan masyarakat tanpa melihat siapa atau bagaimana orangnya.

Yang sangat dikhawatirkan adalah, bukannya kesepakatan yang mufakat yang dihasilkan, namun justru sebaliknya, kerusuhan yang mencekam.

Masalahnya, banyak orang dari lapisan masyarakat yang mungkin cara berpikir mereka belumlah matang namun sudah diizinkan untuk berdemokrasi. Diskusi mengenai usulan dan saran yang mungkin sebenarnya hanya berlangsung selama lima menit, bisa jadi berhari-hari karena banyaknya peserta demokrasi yang keras kepala dan tidak rasional.

Hal ini bahkan diperparah dari cara orang-orang yang belum matang tersebut terjun ke politik dan mulai mengomentari kebijakan-kebijakan pemerintah. Pada akhirnya pandangan yang subjektif justru akan bertebaran di mana-mana.

Ditambah lagi, banyak lapisan masyarakat yang belum dapat menilai segala sesuatunya secara objektif tersebut ternyata diizinkan untuk memilih pemimpin mereka masing-masing. Yang pada akhirnya, para calon pemimpin mereka dipilih hanya berdasarkan apa yang pernah terekam pada kamera saja, tidak sampai mendalam.

• Koki yang buruk tidak dapat komplain

Saat hasil demokrasi justru tidak berbuah kebaikan, justru tidak akan ada seseorang pun yang dapat komplain sebab setiap komplain mereka akan tertuju kepada diri mereka sendiri. Ingat, “Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat“.

Banyak negara demokrasi yang sepertinya terlalu memberikan kebebasan yang justru tidak memiliki aturan untuk membatasi sampai mana kebebasan tersebut.

Misalnya, saat para pekerja melakukan unjuk rasa demi kenaikan gaji, di sana tercampur aduk antara pekerja yang kompeten dan pekerja yang buruk, di sana berbaur antara pekerja yang rajin dan pekerja yang buruk, masing-masing ikut menyampaikan pendapat mereka sendiri.

Pernah saya dengar ada pekerja yang bergaji UMR berdemonstrasi masalah kenaikan gaji hanya karena ia ingin melunasi cicilan barang mewahnya yang seharusnya belum mampu ia miliki. Ternyata setelah ditelisik, pekerja tersebut bukanlah pekerja yang rajin apalagi berprestasi.

Inilah di mana demokrasi memiliki sisi kelam yang ia bahkan tidak dapat bertanggung jawab atasnya.

Jadi, benarlah saat Singapura mengeluarkan kebijakan untuk memperketat penyampaian pendapat agar kebebasan tetap memiliki batasan sesuai norma dan etika yang berlaku. Lagipula siapa yang mengizinkan anak-anak yang masih sering bolos sekolah mengomentari urusan politik di negaranya?

• Kesimpulan

Tidak ada kebebasan apa pun yang benar-benar bebas, termasuk kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Batasan mengenai kebebasan ini dapat mencegah perselisihan yang rentan terjadi antar belahan masyarakat.

Biarlah yang senior saja, atau yang bijaksana saja yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan aspirasi mereka, yang masih belum matang tidak perlu berpartisipasi agar duduk perkaranya secara cepat dapat ditemukan dan dipecahkan solusinya.

Karena tentu saja, aspirasi ini dikeluarkan untuk menjadikan suatu negara menjadi lebih baik lagi, bukan untuk meninggikan ego bahwa aspirasi kubunyalah yang paling layak untuk didengar.

Siapa yang ingin saat ia mengajukan pendapat, bukan keterbukaan yang ia terima namun justru teror dari kubu yang mendominasi? Beberapa orang bahkan takut mengeluarkan aspirasi karena mereka khawatir akan mendapat serangan dari mereka yang memonopoli permainan demokrasi.

Tapi hei, demokrasi itu sepertinya memang dibuat agar masyarakat suatu negara dapat melihat bagaimana perilaku mereka dari pemimpin yang mereka pilih sendiri bukan?

Sekali lagi ingat, “Pemimpin adalah representasi dari rakyatnya.“